// PANGAN UNTUK SEMUA (PUS)

PANGAN BUKAN NUKLIR !!

PANGAN UNTUK SEMUA — Tue, 05 Jun 2007 07:49:51 +0000

AKSI GERAKAN TOLAK NUKLIR !!

PANGAN UNTUK SEMUA — Tue, 05 Jun 2007 07:29:53 +0000

DISKUSI TENTANG PLTN, DI WARUNG KOPI “GETAR”

PANGAN UNTUK SEMUA — Tue, 05 Jun 2007 07:24:33 +0000

AKSI PUS TGL 9 APRIL

PANGAN UNTUK SEMUA — Thu, 05 Apr 2007 23:50:54 +0000

BERSAMA & BERBAGI !!
RAYAKAN HIDUP INI DENGAN KEBAHAGIAAN !!

Berbagi PANGAN ? Ya, gratis pangan untuk siapa saja tanpa ada pertukaran uang. Bersama dan berbagi, kita akan ciptakan satu ruang otonom temporer. Ruang dimana kita bisa saling bertemu dan berdialog tanpa relasi jual beli (ekonomis), relasi struktural, diskriminasi, dominasi, melainkan atas dasar prinsip kesetaraan dan semangat untuk saling berbagi.

> Caranya ?

Kita akan kumpulkan bahan makanan dari donasi personal ato kelompok, dari sisa-sisa warung ato toko yang masih bisa kita olah menjadi makanan yang layak untuk dimakan. Atau sebagian bisa kita beli bahan pangan tsb, dari dana yang terkumpul.

> Mengapa Pangan ?

Pangan adalah kebutuhan manusia paling dasar. Kebutuhan hidup untuk bisa tetap hidup, yang tidak selayaknya ditentukan/ dikendalikan oleh otoritas segelintir orang. Ya ! Pangan adalah simbol kehidupan, hak semua orang terpenuhi kebutuhan pangan-nya tanpa syarat !

Melalui pangan, kami mengajak siapa aja yang pro-kehidupan yang lebih manusiawi untuk bergabung dalam AKSI PANGAN UNTUK SEMUA (PUS)- HARI SENIN ( 9 APRIL 2007 )

Bersama kita wujudkan imajinasi kita …
Masyarakat merdeka yg otonom …
Masyarakat maju tanpa penindasan …

KONTAK : UCOX (08881984535), MQ (08181392610025)
Email : panganuntuksemua@gmail.com
Situs : http://panganuntuksemua.wordpress.com

persiapan menuju tgl 9 april

PANGAN UNTUK SEMUA — Wed, 04 Apr 2007 19:16:30 +0000

Persiapan PUS tadi sore, meski agak molor 1 jam dari rencana jam 7 malam… setidaknya sedikit banyak menaruh prospek kelangsungan aksi PUS hari Senin tgl 9 april (07) besok. Personil yang datang, dari yang baru ikut atau yg itu itu saja di kegiatan PUS, kira-kira mencapai 15 -an orang, itu termasuk beberapa teman punkstreet yang tadi lumayan agak geleng-geleng dengan maksud PUS atau sedikit bingung beda antara FNB (Food Not Bombs) dan PUS sendiri. Tapi bisa jadi ini hanya masalah efek ciu cap pointer yang (memang) mengesankan.

Dari sedikit sesion diskusi seputar sejarah FNB, bagi-bagi flyer tentang PUS dan FNB, kemudian mengalir dan mengerucut hingga ketemu beberapa kesepakatan, diantarannya yaitu :

Pertama, bahwa aksi akan diadakan di sekitar pertigaan terminal angkot, belakang Ramayana Mall, sekitar pukul 12 siang, dengan konsep tabling (pincukan dari daun pisang dan kertas koran), soal daun pisang akan diusahakan seorang teman (Obed), kertas koran akan di bawa oleh masing-masing pelibat. Ada juga bantuan terpal dari pelibat PUS lainnya yang kebetulan di rumahnya dia ada dan pas nggak ke pakai. Terpal ini untuk mengantisipasi cuaca salatiga yang makin hari makin gak jelas saja kalendar musimnya, kadang panas kadang hujan. So, kalau toh panas acara besok jadi sedikit teduh atau kalau toh hujan … ya biar tidak kena hujan atau …. selebihnya ya biar keren aja.

Kedua, tema pangan aksi PUS adalah VEGETARIAN. Alternatif yang bergulir adalah Nasi Pecel(an) plus Tahu (dan mungkin tempe) plus krupuk. Mengenai estimasi jumlah bahan pangan yang akan kita kelola setidaknya bisa untuk 300 orang. Dan soal bahan-bahan pangan ini, kemungkinan kita peroleh dari donasi inter-personal. Seperti sayuran dari teman yang kebetulan tinggal di kampung Kopeng (kab. semarang) yang terkenal dengan sayurannya, Lauk Tahu (Tempe) yang akan di usahakan teman yang kebetulan dia punya akses ke pengusaha (lokal) tahu, donasi krupuk, bakmi, beras, air minum galon, dll, mengalir satu persatu … terus tambah .. tambah … dan akhirnya soal ini clear. Tinggal persoalan bahan baku bumbu (pecel) karena persoalan alat yang minim maka kemungkinan bumbu pecel akan kita beli di pasar. Untuk koordinator bahan baku pangan akan dikelola oleh Dadang dan Rudi, sedangkan Dana akan dikelola oleh DeK dan MeQ.

Ketiga, mengenai perlengkapan dan alat-alat masak, selain dari teman di Pancuran (Didik) juga akan ditambahkan oleh beberapa teman yang kebetulan berdomisili di Salatiga. Soal ini juga clear. Koordinator untuk alat (perlengkapan) Dadang dan Didot.

Keempat, lain-lain. Mengenai spanduk sudah ada 1, dan kemungkinan akan dibuat lagi 1 oleh rudi. Soal flyer akan dibuat oleh didot. Dokumentasi si Fendi. Soal situs, email, mailist : Ucox.

Dan diakhir acara tadi kita juga sempat mutar film sebentar tentang aksi PUS di Kampung AMPERA (Barak Sosial) Salatiga, bersama teman-teman RB (Rumah Bambu). Soal ini akan ada kemungkinan kita putar lagi beberapa film dokumeter tentang FNB dan PUS di malam Senin sambil kita pas kumpul masak-masak.

Hari Sabtu ada kemungkinan beberapa teman akan main di acara FNB kampus UNESS. Dan, Minggu sore PUS Salatiga akan kumpul lagi untuk check list kesiapan semua sekalin mau main kelokasi dan ke rumah Didik di pancuran.

SIP! Mungkin itu dulu kabar persiapan PUS 9 Ap (Senin) besok.

Stay Rebel !!

PANGAN UNTUK SEMUA – SALING BERBAGI DAN BEKERJA SAMA.

Ketahanan Pangan = Tingginya Produktivitas?

PANGAN UNTUK SEMUA — Wed, 04 Apr 2007 09:20:55 +0000

Oleh : Dr. Ir. SUTARMAN, M.Sc.
UPAYA untuk meningkatkan produktivitas padi, Departemen Pertanian sudah melakukan aksi nyata antara lain : (a) bantuan benih nonhibrida 116.000 ton untuk tanaman seluas 4,6 juta ha, 2.025 ton padi hibrida untuk lahan seluas 135.000 ha, (b) pengembangan pupuk organik pada 300 kabupaten/kota, (c) subsidi pupuk tahun 2007 sejumlah 6,7 juta ton, terdiri dari urea 4,5 juta ton dengan HET Rp 1.200,00 per kg, SP36 800.000 ton dengan HET Rp 1.550,00 per kg, ZA 700.000 ton dengan HET Rp 1.050,00 per kg, dan NPK 700.000 ton dengan HET Rp 1.750,00 per kg, (d) dukungan dana untuk menyukseskan program tersebut, Deptan sudah meningkatkan lima kali lebih besar dibanding 2005-2006, belum termasuk anggaran pendukung dari APBD

Komitmen Departemen Pertanian dalam membangun ketahanan dan swasembada lestari bidang pangan tersebut, sudah dibuktikan dan tinggal menunggu hasil serta peningkatan produksi 5 hingga 6,5%/tahun, mulai tahun 2007 diharapkan mampu mencapai 58,18 juta ton gabah kering giling (GKG), tahun 2008 meningkat menjadi 61,09 juta ton, dan tahun 2009 mencapai 64,15 juta ton.

Namun, target ideal tersebut dihadapkan kepada sekumpulan kendala yang sudah menghadang, yaitu (1) berkurangnya ketersediaan lahan dan air, (2) belum diterapkannya teknologi usaha tani yang dianjurkan, (3) dampak fenomena iklim dan gangguan hama, (4) rusaknya infrastruktur pendukung, (5) sarana produksi belum sesuai “6 tepat” ( sasaran, alokasi, jumlah, kualitas, harga, dan waktu), (6) lemahnya modal petani, (7) tingginya kehilangan hasil dan panen, (8) kegagalan pasar gabah dan lemahnya pengelolaan stok beras, (9) lemahnya kelembagaan petani serta koordinasi di berbagai tingkatan.

Kendala utama yang paling mengganjal dalam pencapaian target produksi pada MT 2006-2007 adalah faktor (1) fenomena iklim, dan (2) ketersediaan lahan dan air, sehingga angka ramalan BPS menunjukkan 53,13 juta ton GKG dari target 58,18 juta ton.

Jika kita simak upaya pemerintah tahun 2007 cukup membuat optimistis, karena menggunakan perlakuan yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini dengan sengaja diberi “sebab”, agar memperoleh “akibat”, yaitu untuk memperoleh panen yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Jadi, pemerintah tidak melakukan pembiaran sesuai dengan kecenderungan (tren), maka hasilnya pun dapat dipastikan tidak akan mengikuti tren. Dengan demikian, metode peramalan yang digunakan tidak bisa dengan metode time series, tetapi harus causal (sebab-akibat), dan target tersebut cukup realistis, dengan catatan laju musibah tidak lebih besar dibanding 2006.

Terjebak suplai

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan upaya yang tak bertepi, kita selalu berkutat dan terposisikan pada pihak yang harus selalu meningkatkan kemampuan produksi. Padahal, laju pertumbuhan permintaan tak mampu dibendung, sama halnya dengan laju alih fungsi lahan sawah untuk perumahan dan aktivitas bisnis yang memiliki posisi tawar kuat dibandingkan harus mempertahankan areal sawah.

Apabila kita selalu dihadapkan pada upaya meningkatkan produksi, maka sangat boleh jadi kita akan selalu terjebak pada harapan hampa. Mengapa tidak terbersit minat untuk mengendalikan laju permintaan terhadap beras (demand control), memang memerlukan upaya ekstra sulit, karena menyangkut masalah kultur dan harus mengungkap ulang tentang kearifan lokal. Nenek moyang persada ini memiliki budaya makan yang bervariasi, ada etnis yang makanan pokoknya sagu, jagung, ubi-ubian, dan pangan nonberas lainnya.

Jika kebiasaan nenek moyang diefektifkan lagi, niscaya bahan pangan akan beragam, akibatnya mengurangi tingkat kebutuhan pangan terhadap beras. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara laju peningkatan demand dengan supply, dan kita tidak hanya selalu berkutat dengan obsesi peningkatan produktivitas beras.

Penduduk Indonesia merupakan pengonsumsi beras terbesar di dunia, yaitu 139 kg/capita/tahun, Malaysia 70 kg/capita/tahun, sedangkan Jepang hanya 60 kg/capita/tahun, maka Indonesia merasa perlu untuk membangun undang-undang yang melindungi hak rakyat atas ketersediaan pangan, dan tahun 1996 terbit Undang-Undang No.7 Tahun 1996, tentang Pangan.

Amanat dari regulasi tersebut, pada pasal 45 menegaskan, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Sedangkan pasal 47, ditegaskan, guna mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah berupaya (a) mengembangkan, membina, dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, (b) mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional.

Namun, realitas yang dialami ternyata pemerintah masih belum mampu memenuhi amanah undang-undang tersebut, karena masih tidak amannya ketersediaan pangan, sehingga setiap tahun selalu mengalami kekurangan stok nasional mengakibatkan harus impor. Jenis pangan pokok masih seragam karena masyarakat dibuat rice minded, distribusi yang tidak merata, karena di satu wilayah surplus di tempat lain minus, dan akibatnya harga pangan menjadi mahal, karena terdistorsinya sistem distribusi.

Menyimak repetitifnya masalah beras nasional, maka tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dengan short term solution melainkan harus ada reengineering melalui perubahan kebijakan, antara lain : (a) harus ada perimbangan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem, mulai prapanen hingga titik konsumsi, (b) intensifkan program diversifikasi pangan yang berbasis kearifan lokal, (c) program penurunan persentasi losses, yang mencapai hingga 20%.

Penutup

Meningkatkan produktivitas bisa dilakukan dengan cara (1) memperluas areal sebagai pengganti alih fungsi lahan, (2) meningkatkan penggunaan benih bersertifikat, saat ini petani yang menggunakan benih ini baru mencapai 30-40%, benih bersertifikat merupakan barang besubsidi dari APBN, jadi jangan diperdagangkan melainkan harus diantarkan, (3) penggunaan pupuk jangan terkonsentrasi hanya pada urea, yang hanya untuk pertumbuhan daun, seharusnya NPK, agar mendorong terhadap peningkatan produksi, (4) ketersediaan air melalui hujan buatan, penataan sistem irigasi (5) perkreditan harus disalurkan dan tidak cukup hanya dialokasikan.

Menata sistem logistik beras nasional merupakan aksi off farm yang mutlak harus dilakukan dengan cara, (1) Bulog memprioritaskan pembelian yang lebih besar dan langsung dari masyarakat dengan meningkatkan HPP, (2) tingkatkan tarif impor agar beras domestik terproteksi, karena India dan Thailand pun menerapkan tarif impor 50%, Jepang sampai 300%, sedangkan Indonesia kurang dari 25%, (3) lakukan institution breakthrough Bulog dari Perum menjadi Lembaga Pemerintah Nondepartemen agar tidak terjadi ambivalen dalam mengemban misi pelayanan publik, (4) pemerintah harus segera mengefektifkan Undang-Undang No. 9 tentang Sistem Resi Gudang, agar pemerintah bisa mengendalikan stok pangan yang ada di masyarakat, dan tidak dijadikan justifikasi Bulog untuk melakukan impor dengan alasan murah dan mudah pengadaannya.

Kebijakan untuk memenuhi permintaan terhadap beras sebaiknya harus ada peningkatan produktivitas padi, namun kita akan “lelah”, karena harus selalu mengejar kebutuhan yang selalu meningkat. Padahal, sumber daya yang dimiliki sangat terbatas, maka diperlukan upaya lain untuk “mengerem” permintaan melalui gerakan keberagaman pangan, sehingga muncullah satu vpertanyaan yang layak kita pikirkan, yaitu “Mengapa kita harus terjebak dengan peningkatkan produksi padi 5% per tahun, padahal menurunkan permintaan 5% pun merupakan prestasi yang patut dibanggakan”.

Dengan demikian, upaya untuk membangun swasembada dan melestarikannya tidaklah cukup hanya dengan meningkatkan produksi padi. Semoga kita tidak berhenti berharap, dan hanya dengan secercah harapanlah kita bisa kerja keras dan kerja cerdas. ***

Penulis, dosen tetap Jurusan Teknik Industri dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung serta Anggota LP3E Kadin Jawa Barat.

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/042007/05/0902.htm

Upaya Mengatasi Masalah Kelaparan dan Kurang Gizi

PANGAN UNTUK SEMUA — Tue, 27 Mar 2007 03:16:52 +0000

Di kantor Pusat Badan Pangan Dunia (FAO) di Roma, 26 Februari – 1 Maret 2007, berlangsung sidang ke-34 Panita Tetap PBB Urusan Gizi (Standing Committee on Nutrition, atau SCN). Sidang itu untuk membicarakan kerjasama yang lebih efektif antar badan PBB, pemerintah, LSM dan masyarakat.

Hadir sekitar 400 peserta lebih dari 40 negara maju dan berkembang, semua badan PBB dan bilateral yang mengurusi bidang pangan dan gizi, seperti WFP, FAO, UNICEF, WHO, World Bank, USAID, CIDA dan lain-lain. Selama ini dirasakan berbagai lembaga PBB yang membantu upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi di berbagai negara masih berjalan sendiri-sendiri.

Masalah kelaparan dan kekurangan gizi di Afrika dan
Asia yang masih marak mendorong badan-badan itu membentuk inisiatif untuk secepatnya membantu negara-negara miskin mengakhiri terjadinya kelaparan dan kurang gizi pada anak, atau Ending Child Hunger and Under Nutrition Initiative (ECHUI). Upaya itu juga untuk mendorong tercapainya sasaran Millenium Development Goals (MDGs), antara lain mengurangi separuh penduduk dunia yang kelaparan dan miskin pada tahun 2015.
Sidang SCN tahun ini juga menindaklanjuti hasil siding ke-33 di Jenewa 2006, yang membahas masalah-masalah teknis menghadapi masalah gizi ganda yang dihadapi negara berkembang dan miskin. Selain masalah kekurangan gizi, mereka juga menghadapi tren makin banyak penduduk kegemukan karena masalah kelebihan gizi di negara kaya dan miskin. Data statistic gizi dari WHO, UNICEF dan FAO dalam sidang-sidang SCN menunjukkan masalah kegemukan sejak dekade terakhir ini juga menjadi masalah negara miskin.

Fenomena itu makin mendorong lembaga gizi PBB mencari terobosan-terobosan baru dalam mengatasi masalah gizi. Salah satu caranya, menganjurkan negara-negara berkembang lebih konsepsional dan menggunakan data ilmiah dalam menyusun kebijakan dan program gizi.
Diperlukan kemauan politik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, khususnya dalam hal keefektifan dana. Hal itu dicapai dengan menyusun program perbaikan gizi yang dilandasi konsep dan data ilmiah yang bersifat universal, yang menjadi bagian integral dari kebijakan dan rencana pembangunan social ekonomi jangka pendek dan panjang, nasional maupun daerah. Karena dana pembangunan negara miskin pada umumnya terbatas, harus dicari program yang berbiaya relatif kecil dengan dampak besar terhadap kesejahteraan rakyat.

Peta Kebijakan

Pentingnya kebiasaan hidup sehat dan pola makan gizi seimbang sehari-hari belum merupakan kebutuhan yang dirasakan sebagaian besar masyarakat. Karena itu upaya perbaikan gizi tidak cukup dengan penyediaan sarana tetapi juga perlu upaya perubahan sikap dan perilaku. Masalah gizi, baik masalah gizi kurang dan gizi lebih, disebabkan banyak faktor yang saling terkait. Masalah gizi kurang yang dapat menjadi gizi buruk, misalnya bukan hanya karena anak kekurangan makanan, tetapi juga karena penyakit.

Pola pengasuhan anak juga sangat menentukan status gizi dan kesehatan anak, demikian juga kualitas pelayanan kesehatan dasar yang berpihak pada orang miskin. Berbagai sebab tadi sangat ditentukan oleh situasi ekonomi rakyat, keamanan, pendidikan dan lingkungan hidup.

Masalah gizi tidak dapat ditangani dengan kebijakan dan program sepotong-sepotong dan jangka pendek serta sektoral, apalagi hanya ditinjau dari aspek pangan. Dari pengalaman negara berkembang yang berhasil mengatasai masalah gizi secara tuntas dan lestari seperti
Thailand, Tiongkok dan
Malaysia diperlukan peta jalan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Masing-masing diarahkan memenuhi persediaan pelayanan dan menumbuhkan kebutuhan atau permintaan akan pelayanan.

Untuk itu diperlukan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, pangan, kesehatan dan pendidikan, serta keluarga berencana yang saling terkait dan mendukung, yang secara terintegrasi ditujukan untuk mengatasi masalah gizi (kurang dan lebih) dengan meningkatkan status gizi masyarakat (World Bank, 2006).

Kebijakan yang mendorong penyediaan pelayanan meliputi
lima hal. Pertama, pelayanan gizi dan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang dilaksanakan tahun 1970-1990an, penimbangan balita di Posyandu dengan KMS. Kedua, pemberian suplemen zat gizi mikro seperti pil besi kepada ibu hamil, kapsul vitamin A kepada balita dab ibu nifas.

Ketiga, bantuan pangan kepada anak gizi kurang dari keluarga miskin. Keempat, fortifikasi bahan pangan seperti fortifikasi garam dengan yodium, fortifikasi terigu dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2. Kelima, biofortifikasi, suatu teknologi budi daya tanaman pangan yang dapat menemukan varietas padi yang mengandung kadar zat besi tinggi dengan nilai biologi tinggi pula sebagai contoh.

Kebijakan yang mendorong terpenuhinya permintaan dan kebutuhan masyarakat meliputi enam hal. Yakni, bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat bagi keluarga miskin, kredit mikro untuk pengusaha kecil dan menengah, pemberian suplemen makanan khususnya pada waktu darurat, pemberian suplemen zat gizi mikro khususnya zat besi, vitamin A dan zat yodium, bantuan pangan langsung kepada keluarga miskin, serta pemberian kartu miskin untuk keperluan berobat dan membeli makanan dengan harga subsidi, seperti beras untuk orang miskin (raskin) dan MP-ASI untuk balita keluarga miskin.

Kebijakan yang menumbuhkan permintaan adalah dengan mendorong perubahan perilaku hidup sehat dan sadar gizi, melalui pendidikan gizi dan kesehatan. Pendidikan itu bertujuan memberikan pengetahun kepada keluarga, khususnya kaum perempuan, tentang gizi seimbang, memantau berat badan bayi dan anak sampai usia 2 tahun, pengasuhan bayi dan anak yang baik dan benar, air bersih dan kebersihan diri serta lingkungan, serta mendorong pola hidup sehat lainnya.

Kebijakan yang mendorong penyediaan pelayanan meliputi enam hal. Pertama, pelayanan kesehatan dasar termasuk keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular. Kedua, penyediaan air bersih dan sanitasi. Ketiga, kebijakan pengaturan pemasaran susu formula. Keempat, kebijakan pertanian pangan untuk menjamin ketahanan pangan. Kelima, kebijakan pengembangan industri pangan yang sehat. Keenam, memperbanyak fasilitas olah raga bagi umum.

Kebijakan yang mendorong terpenuhinya permintaan atau kebutuhan pangan dan gizi meliputi pembangunan ekonomi yang meningkatkan pendapatan rakyat miskin, pembangunan ekonomi dan sosial yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat rakyat miskin, pembangunan yang menciptakan lapangan kerja, kebijakan fiscal dan harga pangan yang meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan pengaturan pemasaran pangan yang tidak sehat dan tidak aman.

Kebijakan yang mendorong perubahan perilaku yang mendorong hidup sehat dan gizi baik bagi anggota keluarga adalah meningkatkan kesetaraan gender, mengurangi beban kerja wanita terutama pada waktu hamil, dan meningkatkan pendidikan wanita.

Oleh : Soekirman

PENULIS, DOSEN KEBIJAKAN PANGAN
DAN GIZI, DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT,
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA IPB

Sumber: Suara Pembaharuan, Selasa 27 Maret 2007

ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK DI ASMAT TINGGI, PEMEKARAN MENUAI BENCANA

PANGAN UNTUK SEMUA — Thu, 15 Feb 2007 12:50:33 +0000

Agats, KabarPapua.Com – JANJI-JANJI Pemerintah Indonesia melalui Tim Pemekaran Kabupaten Asmat sekitar 4 tahun lalu akan pelayanan kesehatan yang baik apabila Asmat dijadikan kabupaten sendiri yang lepas dari Merauke sebagai kabupaten induk benar-benar omong kosong belaka. Buktinya, setelah Asmat berdiri sebagai sebuah kabupaten sendiri, yang didapat oleh rakyat pribumi setempat hanyalah penderitaan. Salah satunya adalah angka kematian Ibu dan Anak yang tinggi sebagai akibat gizi buruk dan penularan berbagai penyakit, terutama Campak. Saat ini Asmat menduduki peringkat satu untuk kasus kematian Ibu dan Anak di Papua.

Fakta ini diakui Wakil Bupati Asmat Drs FB Roring, S.Sos, MM. Sebagaimana dilansir sebuah Koran Lokal, mantan Kepala BKKBN Kabupaten Merauke ini mengungkapkan, sampai saat ini Kabupaten Asmat masih menempati urutan pertama angka kematian Ibu dan Anak. “Untuk kesehatan, kita menempati urutan pertama angka kematian Ibu dan Anak di Papua,” katanya mengakui.

Penyebabnya, menurut Roring, adalah kondisi geografis Kabupaten Asmat yang sebagian besar merupakan perairan dan rawa yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi air yang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menjangkau kampung-kampung yang ada di Kabupaten tersebut. Transportasi di Asmat memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saat ini harga bensin dan minyak tanah mencapai Rp 10.000 per liter di ibukota kabupaten, sedangkan di distrik dan kampung-kampung berkisar antara Rp 15.000-20.000 per liternya. Harga yang abnormal ini melilit masyarakat setempat setelah Asmat dimekarkan menjadi kabupaten sendiri.
Penyebab lainnya – yang disembunyikan oleh Wakil Bupati Roring – adalah Korupsi yang merajalela di kabupaten tersebut. Menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2004-2005 untuk kesehatan ternyata diselewengkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat (Tohab Capa dan penerusnya Richard Rumbino) yang kongkalikong dengan Kontraktor.

Untuk TA 2004, BPK Provinsi Papua dalam laporannya menulis, “Dalam tahun anggaran 2004, Dinas Kesehatan melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan untuk persediaan pada 7 Distrik. Pekerjaan pengadaan tersebut dilaksanakan oleh PT Simer Mulia, Kontrak nomor 050/045 tanggal 4 Agustus 2004 sebesar Rp. 999.900.000,00 untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan atau nilai RAB kontrak pengadaan obat-obatan sebesar Rp. 616.600.030,00.”

Laporan resmi BPK diatas menunjukkan dengan jelas bagaimana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dan PT Simer Mulia berhasil mencuri dana kesehatan milik masyarakat Asmat sebesar Rp. 999.900.000,00 – Rp. 616.600.030,00 = Rp. 383.299.970,00 (Rupiah Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh).

Berdasarkan fakta di lapangan, salah satu penyebab tingginya angka kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Asmat adalah karena kurangnya persediaan obat-obatan di 7 Distrik. Mengacu pada laporan BPK, kekurangan obat-obatan yang menelan korban itu ternyata terjadi karena ulah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dan PT Simer Mulia.

Sedangkan untuk TA 2005, dilaporkan bahwa Pembangunan Gedung Perawatan (Puskesmas) Agats yang dilakukan oleh CV.Pali Jaya dengan Kontrak No.602.1/222/Kontrak/VIII/2005 Tgl 31 Agustus 2005 senilai Rp. 218.983.000,00 ternyata hanya menggunakan biaya sebesar RP. 201.293.312,00.

Ini artinya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dan CV. Pali Jaya berhasil mencuri dana kesehatan yang menjadi Hak Masyarakat Asmat sebesar Rp. 218.983.000,00 – RP. 201.293.312,00 = Rp. 17.689.688,00 (Rupiah Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan).

Dengan demikian, total dana kesehatan Masyarakat Asmat dari TA 2004 – 2005 yang secara sah tidak dinikmati oleh msyarakat Asmat sendiri dalam bentuk pelayanan kesehatan karena dicuri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dan Kontraktor adalah sebesar Rp. 383.299.970,00 + Rp. 17.689.688,00 = Rp. 400.989.658,00 (Rupiah Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan).

Menurut laporan BPK yang ditandatangai oleh Sudin Siahaan, SH (Kepala BPK Papua) di Jayapura ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat saat ini, Richard Rumbino, secara jujur telah mengakui kejahatan mereka yang ditemukan BPK soal penyelewengan dana. Namun, sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban yang wajar sekalipun BPK telah merekomendasikan hal ini kepada Bupati Asmat.

Ironisnya, sementara angka kematian Ibu dan Anak terus meningkat di Asmat, para Anggota DPRD Asmat dan keluarganya justru menikmati berbagai kemudahan dalam hal pelayanan kesehatan berupa Pembayaran Biaya Penunjang Kesehatan dan Pembayaran Biaya Pemeliharaan Kesehatan. Sesuai laporan BPK, total dana kemudahan kesehatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Asmat (20 orang) dan Anak-Istri mereka dari APBD TA 2004 – 2005 adalah sebesar Rp. 90.000.000,00 (Tunjangan Kesehatan) + Rp. 520.000.000,00 (Pemeliharaan Kesehatan) = Rp. 610.000.000,00 (Rupiah Enam Ratus Sepuluh Juta).

Kemudahan para wakil rakyat Asmat yang dipilih secara tulus oleh Masyarakat Asmat dalam Pemilu Legislatif 2004 lalu ternyata didukung oleh PT Asuransi Bumiputera 1912. Penyedia jasa Asuransi ini berhasil mengantongi Rp. 220.000.000,00 dari total Rp. 610.000.000,00 dana kemudahan kesehatan Anggota DPRD Asmat.

Kondisi geografis yang parah sehingga sulit ditaklukan setelah Asmat dimekarkan dari Merauke dan harga minyak – termasuk kebutuhan pokok lainnya – yang tinggi, ditambah dengan korupsi yang merajalela di Asmat menunjukkan bahwa kampanye Tim Pemekaran di Asmat beberapa tahun lalu bahwa tujuan Pemekaran Asmat adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah demi kesejahteraan Masyarakat Asmat hanyalah tipuan belaka.

Fakta menunjukkan, penderitaan Masyarakat Asmat – dan masyarakat Papua lainnya – justru meningkat setelah wilayah mereka dimekarkan menjadi kabupaten baru, bahkan Provinsi baru untuk kasus IJB. Anehnya, opini pemekaran justru meningkat di tengah-tengah “kekacauan teratur” ini.

Maka, kalau pemekaran Kabupaten maupun Provinsi dianggap sebagai aspirasi masyarakat Papua adalah omong kosong. Dari kondisi buruk Masyarakat Asmat (Papua pada umumnya) saat ini akibat Korupsi yang merajalela dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata Ide Pemekaran di Papua adalah keinginan Para Pejabat dan Kontraktor yang selalu dipropagandakan sebagai keinginan Masyarakat Papua.***

SUMBER :

http://www.kabarpapua.com/online/modules.php?name=News&file=article&sid=32

BOIKOT PDAM !!

PANGAN UNTUK SEMUA — Wed, 20 Dec 2006 11:00:08 +0000

RINGKASAN FILM:Sebuah dokumenter aksi protes masyarakat kota salatiga yang menolak di naikannya tarif dasar air PDAM. Film ini menggambarkan awal perencanaan aksi hingga persiapan aksi PUS (PANGAN UNTUK SEMUA) untuk suporting logistik para protester.

Diproduksi oleh :

JAK (jaringan autonomous kota ) – SALATIGA

KONTAK ( UCOX )
EMAIL ( bungahitam@gmail.com )

AIR UNTUK SEMUA – BOIKOT PDAM !!

PANGAN UNTUK SEMUA — Tue, 28 Nov 2006 06:23:30 +0000

Gerakan masyarakat kota salatiga tentang penolakan kenaikan (tepatnya ganti harga) tarif air PDAM berawal dari putusan walikota (perwali – peraturan walikota no 36 2006) yang menyatakan kenaikan (perubahan) tarif harga air PDAM dari yang semula Rp 400 per m3 diusulkan “naik” secara bertahap menjadi Rp 1.095 per m3 atau dengan kata lain kenaikannya mencapai 173,75 persen. Sebuah harian surat kabar nasional (Kompas, 23/8/2006) memberitakan “Kenaikan” tarif air tahap I yang diusulkan menjadi Rp 810 per m3 atau naik 102,5 persen, ditargetkan dapat diberlakukan mulai 1 September 2006. Kenaikan tahap II menjadi Rp 1.095 per m3 baru diberlakukan enam bulan berikutnya.

Dilapangan, banyak masyarakat yang protes dengan putusan pemerintah kota salatiga, sebabnya tidak ada kenaikan saja pelayanan yang diberikan oleh pihak PDAM tidak memuaskan. Seorang ibu (bernama Tutik) yang berdomisili di tegalrejo pernah marah-marah di kantor PDAM gara-gara dia harus menanggung denda pembayaran akibat keterlambatan bayar 2 menit. “Masa terlambat 2 menit saja tidak bisa ditolerir, padahal jelas kantor juga belum tutup, ini jelas kalian (PDAM) mau untungnya sendiri. Padahal air ditempat saya, tidak selancar mengalir. Kadang malam, kadang pagi, kadang siang, nggak jelas …”, jelasnya.

Harian Kompas 13/10/2006 juga memberitakan respon masyarakat kota pasca penetapan perubahan harga air PDAM 1 oktober 2006; “Saat sosialisasi, kenaikan yang disampaikan ke pelanggan hanya Rp 810 per meter kubik. PDAM tidak memberitahu kalau untuk rumah tangga kelas II tarifnya Rp 1.390 per meter kubik. Apa ini namanya bukan pembohongan kepada masyarakat,” kata Suryani (44), pelanggan di Tegalsari, seusai membayar tagihannya di kantor PDAM Salatiga.

Pelanggan lain, Supriyanto (40), warga Tegal Rejo Permai, memprotes pengenaan tarif yang harus ia bayar sebesar 10 meter kubik. Padahal, pemakaiannya dalam sebulan hanya sembilan meter kubik. Selain itu, angka pada meteran air hanya tertera 1.468 meter kubik, tetapi pada tagihan dicantumkan 1.489 meter kubik. “Saya tak mempersoalkan kenaikan tarif asalkan pencatatan meteran benar dan air mengalir secara teratur. Sudah tarif naik, tetapi air dalam sebulan hanya mengalir sembilan meter kubik. Itu karena debitnya sangat kecil. Air hanya bisa mengalir di keran air yang rendah dan tidak bisa mengalir sampai di bak mandi. Saya dan tetangga sudah melaporkan ini ke PDAM, tapi tidak pernah direspons,” katanya.

Nasib lebih mengenaskan dialami Junianto (36), pelanggan di Jalan Kartini, Salatiga. Sejak lama air PDAM di tempatnya tak mengalir sehingga ia terpaksa membuat sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, saat air PDAM tidak mengalir sama sekali, pada meteran tetap tercatat pemakaian sebesar satu meter kubik. Ia masih harus membayar pemakaian minimal 10 meter kubik. (Kompas, 13/10/2006).

Beda lagi kasus yang dialami warga sekitar senjoyo, Dusun Jubug, Tegalwaton (Kab. Semarang). Pihak PDAM Pemerintah Kabupaten secara sepihak mengganti meteran, dan membebankan biaya penggantiannya ke masyarakat. Seperti yang diceritatakan oleh Ibu Suginah (57) warga Jubug,”Masa dulu (biasanya) setiap bulannya bayar air 10 ribu, sekarang kok jadi hampir 300 ribu. Kalo pemerintah mau korupsi jangan ke orang miskin seperti saya, tapi sono ke orang-orang kaya” katanya. “Terus mas, masak 3 hari dendanya mencapai 30 ribu, saya bilang ke petugas ganti meteran saya yang lama saja, saya nggak butuh meteran baru,” lanjutnya bersemangat sambil menunjuk-nunjukan tangannya ke atas. Ada lagi cerita dari Pak Bayan, “Warga di Jubug benar-benar tidak diberitahu dulu oleh pihak PDAM, tiba-tiba saja semua meteran diganti, dan warga harus menanggung biayanya.”

AKSI DEMO MASYARAKAT SALATIGA
Masyarakat yang tergabung dalam kesatuan Rakyat Salatiga Peduli Air di Salatiga (terdiri dari aliansi beberapa kampung, komunitas, ormas, NGO) beramai-ramai menggelar protes ke pemerintah kota salatiga (27 November 2006), menuntut dicabutnya perwali no 36 tahun 2006. Aksi ini adalah aksi yang sudah ke 4 kali, dan hingga sekarang pemerintah kota salatiga masih bersikeras untuk tidak mau mencabut peraturan walikota yang kontroversial ini. Masyarakat di Pancuran, Dukuh, Domas, Pungkursari dan beberapa kampung lain sudah beramai-ramai untuk memboikot bayar PDAM. Bahkan dari komunitas warga Kalitaman dimana salah satu terminal air PDAM Kota Salatiga berada disana sepakat untuk mensabot kran sebagai bentuk protes penolakan kenaikan harga. Proses aksi ini sungguh maju, proses diskusi sampai seting aksi dilakukan secara langsung bersama masyarakat di Percik yang difasilitasi oleh teman-teman RSPA.

Aksi ini merupakan sebuah rangkaian aksi yang akan terus digelar hingga tercabutnya perwali no 36 / 2006. Komunitas pangan yang tergabung dalam FNB – Food Not Bombs // Pangan Untuk Semua juga terlibat dalam aksi ini dengan support kebutuhan logistik (pangan/air) bagi para protester. Bentuk pengelolaan pangan ini juga sangat menarik, karena PUS (FNB) adalah komunitas yang mengelola bahan pangan dari para donasi individu (perorangan) atau komunitas tani yang kemudian di bagi gratis bagi siapa saja. PUS sepakat penolakan perwali no 36 tahun 2006 dan mendukung aksi boikot bayar PDAM.

AIR UNTUK SEMUA !!
BOIKOT BAYAR PDAM !!

#JAK – JARINGAN AUTONOMOUS KOTA (SALATIGA) #